Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Wakil Ketua Komisi 1 FPKS Prihatin atas musibah KRI Nanggala-402

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Solo (24/04) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari turut prihatin dengan kabar tenggelamnya KRI Nanggala-402 yang disampaikan dalam pernyataan pers Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL terkait perkembangan terkini pencarian KRI Nanggala-402, dimana TNI menyampaikan bahwa KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam di bagian utara Laut Bali.

“Bagi saya perkembangan situasi ini tentu sebuah kabar yang menggugah keprihatinan  bukan hanya bagi Angkatan Laut dan TNI namun juga bagi kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya. Meski proses pencarian masih terus berlanjut, saya berharap bahwa kapal selam ini beserta awaknya dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kita harus tetap optimis dan terus berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memutuskan yang terbaik.” Jelas Kharis dalam keterangan pers kepada media Sabtu (24/04)

Baca juga: Wakil Ketua Komisi 1 FPKS Berduka atas Gugurnya Kabinda Papua dan Prajurit TNI awak KRI Nanggala 402

Anggota DPR asal Fraksi PKS ini juga berharap TNI untuk terus memberikan informasi yang lengkap seputar peristiwa ini kepada Komisi I DPR RI.

“Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista. Saat ini di Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami dalam bidang pertahanan” jelas Kharis.

Baca juga: Wakil Ketua FPKS Ajak Masyarakat Berdoa untuk Keselamatan Awak KRI Nanggala 402

Legislator asal Solo ini menambahkan bahwa Komisi 1 DPR RI akan membahas  permasalahan ini dalam rapat-rapat kerja dengan mitra kerja Komisi I terkait, yang dalam hal ini ialah Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga kita dapat mencegah kejadian serupa untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Kuncinya adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan” tutup Kharis